Kembali Ke UUD 45 Ala Prabowo

Malam-malam belakangan ini stasiun TV kita seringkali menayangkan dialog capres/cawapres, cukup menarik lah sebagai teman melewati insomnia. Menarik di sini ada dua kategori, pertama betul-betuk mengasah otak untuk dan menambah bekal untuk memilih capres/cawapres. Kedua, menarik karena bisa bikin kita tertawa terpingkal-pingkal gak karuan sampe sakit perut. Nah, semalem giliran Pak Prabowo yang ditanya oleh seorang panelis tentang pendapat dia terhadap amandemen UUD 45. Dengan superpede dan yakin dia menyatakan sebagai orang yang setuju dengan kembali ke UUD 45. Lalu saat ditanya lebih jauh bagaimana rincinya seperti apa nantinya realisasinya pak Prabowo menjawab.
” Ya jadi nanti naskah pembukaan UUD 45 dan batang tubuh yang asli itu diletakan di depan. Baru amandemennya di letakan di belakang”.
Gubrak!!!! Gue mau pingsan dengernya. Jadi begini toh kembali ke UUD 45 ala Prabowo.

-penulis pantura-

Penting ya?

Sebenarnya, pernahkah kita bertanya, mengapa kita harus membuka kembali kasus lama pelanggaran HAM? Mengapa kita tidak mencoba memaafkan dan membuka, ahem, lembaran baru negeri ini? Bukankah Tuhan itu pemaaf? 

Maafkan kalau tulisan ini terkesan tidak tepat secara politis atau tidak berperspektif korban. Soal label urusan nanti. Tapi ini sungguh mengusik, mengapa mengetahui dan meminta pertanggungjawaban jadi tidak penting? Kita bisa memberi jawaban formal, karena negara kita sudah mencantumkan soal HAM dalam pasal 28A sampai 28E, jadi penegakan HAM itu salah satu tugas terpenting Presiden, jadi penegakan HAM itu fenting sekali, segitu pentingnya sehingga diusulkan jadi salah satu bahan debat capres.

Tapi ada kesenjangan disini, mengapa yang menggugat, yang bertanya, yang berteriak hanya orang yang itu-itu saja? Lu lagi lu lagi.

Korban? Bagaimana dengan para korban? Apakah mereka ikut berteriak menggugat? Sudahlah. Kebanyakan dari mereka, kalau tidak di alam baka, kering sudah berteriak, dan tak patut rasanya kita menuntut lebih dari korban. Realitas hidup mereka sudah menghimpit, lengkap sudah konteks sebagai korban.

Kita bisa juga memberikan argumen, dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus artinya Presiden terpilih menganggap sepi penegakan HAM di Indonesia, apakah yang dilakukan oleh militer (dan kepolisian?) atau ’sebatas’ pengabaian hak sipil oleh Negara, apakah artinya penegakan HAM jadi agenda basi penuh pengulangan, yang entah kenapa, media tetap meliput?

Tulisan ini tidak akan mencoba menggugat mengapa masyarakat lupa (dengan berbagai alasan) atau apakah sengaja dibikin lupa. Tulisan ini sekedar racauan bingung bagaimana mengingatkan dan bertanya lebih lanjut, apakah penting untuk ingat, bahwa ada orang yang dimatikan tanpa terbukti bersalah agar sebagian orang bisa tidur nyenyak. Tidak juga bertanya mengapa Negara begitu pasif ketika sekian ratus warganya terusir dari tempat tinggalnya, anak-anak (jelaskan pada saya kenapa generasi baru bukan aset terbaik yang harus dirawat!) yang tidak sekolah dan warga kehilangan mata pencaharian.

Tulisan ini hanyalah tulisan mutung, tulisan ngambek, tulisan orang bingung yang untuk sebagian orang bisa penting tapi untuk sebagian besar lain pasti tidak. Tulisan ini tulisan minder.

Rule of Law = Peraturan Hukum

“Dasar dung-dung!”, ungkap saya dalam hati begitu mendengar penerjemah itu menerjemahkan rule of law sebagai “peraturan hukum”. Untunglah ia sedang menerjemahkan kalimat dari presentan berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang mendengar pun tak banyak karena jumlah orang Indonesia di ruang itu memang tak lebih dari hitungan jari dua tangan. Yang sedang menggunakan alat pendengar pun saya lihat sangat sedikit (termasuk saya). Para hadirin lain, yang kebanyakan berasal dari negara-negara dunia ketiga, hanya mencantolkan alat itu ketika si pemrasaran bicara bahasa Indonesia.

Kembali ke rule of law. Secara ringkas, makna terminologi ini bisa dilihat di hukumpedia.com.

(Saya langsung membuka buku klasik tipis-kecil bersampul biru polos, Dasar-dasar Ilmu Politik, yang saya beli ketika kuliah dulu di bazar kopma–obral buku bekas.)

Lebih jauh, almarhumah Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya menjelaskan rule of law sebagai perumusan yuridis dari prinsip-prinsip bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Perumusan yuridis yang bermula dari adanya keinginan untuk membatasi kekuasaan negara ini berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Dengan makna yang lebih kurang sama, Immanuel Kant dan F.J. Stahl menyebutnya sebagai rechsstaat. Menurut Stahl, rechsstaat yang tumbuh di negara-negara Eropa Barat ini mencakup empat unsur: (1) hak asasi manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan; dan (4) peradilan administrasi.

Sementara A.V. Dicey yang mewakili pemikiran Anglo Saxon membagi tiga unsur rule of law menjadi: (1) supremasi aturan-aturan hukum; (2) kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan (3) terjaminnya hak asasi manusia melalui konstitusi (undang-undang, undang-undang dasar, atau putusan pengadilan).

(Buku Dasar-dasar Ilmu Politik terbitan kesekian kini sudah besar-tebal serta tidak didominasi warna biru melainkan putih–dapatkan di toko buku atau perpustakaan terlengkap!)

Jadi, bolehkah penerjemah itu menjadikan rule of law = peraturan hukum? Bagi saya, jawabannya tidak. “Dasar dung-dung!”

 

-pahagorengpresto-

 

ps.: si penerjemah menerjemahkan separation of powers sebagai “separasi kekuatan”.

Presindensil dan Tanggung Jawab Bersama

Ada dua hal yang mengusik saya dalam kesempatan mendengarkan visi misi Boediono hari ini. Pertama, soal konsep sistem presidensial yang kuat yang dalam menjadi landasan utama SBY memilih Boediono. Ke dua adalah soal tanggung jawab bersama beberapa persoalan bangsa. Soal pertama mengusik saya utamanya mempertanyakan sejauh mana konsep presidensial yang kuat dalam pandangan SBY-Boediono. Yang saya tahu sistem presidensial memiliki beberapa ciri, diantaranya bahwa presiden dipilih secara langsung, legislatif tidak dapat menjatuhkan eksekutif dan ekskutif tidak bertanggung jawab terhadap legislatif. Dalam konteks kewenangan, eksekutif tidak punya hak untuk mengajukan undang-undang, legislatif lah yang memiliki hak itu. Tapi eksekutif punya hak veto. Kalau memang ini menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh SBY-Boediono, maka menjadi sangat besar pengaruhnya terhadap sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Terus terang saat ini pembentukan undang-undang di Indonesia sangat rancu, karena eksekutif membahas bersama-sama dengan presiden, tapi presiden bisa menolak dengan tidak menandatangani. Kalaupun tidak ditandatangani dianggap tetap berlaku. Lalu apa pengaruhnya secara politis, tidak ada. Presidensial yang kuat ini pastinya akan mengaruskan SBY-Boediono melakukan beberapa perubahan di konstitusi, kalau tidak sepertinya tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Soal tanggung jawab bersama, ini mengganggu saya karena diucapkan berulang-ulang oleh Boediono ketika di sodorkan beberapa persoalan, misalnya masalah perlindungan TKI, soal sustainable development dan soal kebebasan beragama. Kalau semua menjadi tanggung jawab bersama, lalu mana porsi yang harus dijalankan pemerintah. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh warga negara biasa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami tentu saja tidak punya hak menetapkan aturan, kami tidak punya hak untuk mengerahkan tentara dan polisi, kami tidak punya hak dalam melakukan pengaggaran. Hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini bukan tanggung jawab bersama pak Boediono, ini tanggung jawab pemerintah.

-penulispantura-

Mengakhiri Pengadilan Korupsi

Petaka ini berawal ketika MK mengeluarkan putusan Judicial reviewnya pada Desember 2006. MK meng-ultimatum legislator untuk membenetuk UU tersendiri yang mengatur Pengadilan Korupsi. Kalau selama tiga tahun, setelah putusan, UU yang dimaksud tidak terbentuk maka kasus korupsi akan masuk ke pengadilan negeri.

Sekarang muncul kekhawatiran, DPR dan pemerintah tidak akan mampu menghasilkan UU Pengadilan Tipikor yang dimaksud MK. Ada dua alasan: (i) sisa masa kerja DPR periode 2004 – 2009 sudah akan habis, tinggal menyisakan dua kali masa siding. (ii) anggota DPR banyak yang sudah “malas kerja”. Terbukti rapat yang tidak pernah kuorum. Bahkan pernah RDPU hanya dihadiri oleh lima orang. Ada yang cuma dua orang, sudah termasuk pimpinan.

Ada banyak masalah dalam kasus ini. Salah satunya, tentang putusannya. Putusan MK tentang judicial review, kalau dikabulkan, eksekusi ada pada DPR dan pemerintah. Ada dua hal, putusan hukum dan kewenangan legislasi (kebijakan politik). Menurut saya, yang menyebabkan lambatnya pembahasan RUU Pengadilan Korupsi ini karena DPR sama sekali tidak berselera untuk membentuk UU itu. Jadi ya sebenarnya percuma putusan MK ini (kekuasaan kehakiman) ini kalau harus ditindaklanjuti dengan kebijakan politik yang tergantung selera. Bisa diikuti, bisa tidak. Padahal seharusnya sebagai putusan kekuasaan kehakiman, ya harus dilaksanakan.

sengkon karta

Perkenalan

 

Salam kenal,

Izinkan kami berbagi dengan Anda. Bukan cara yang elegan memang, langsung berbagi kegelisahan dengan orang yang baru kita jumpai. Tapi kami yakin, kegelisahan kami ini urgen dan penting untuk kami catatkan disini. Untuk sebuah dunia yang kami imajikan, mungkin pernah kami anggap utopia (mungkin juga sampai sekarang) dan sebuah dunia yang kami hampiri dengan rendah hati, penuh ingin tahu, mengibakan dan penuh godaan. Tentu saja kami berbicara mengenai dunia hukum.

Disini kami berbagi percikan, lontaran, kepercayaan kami tentang dunia hukum dan segala variasinya. Tidak, kami tidak akan bergenit-genit mencurahkan pemikiran mengenai apa yang seharusnya ada dunia hukum kita. Kami akan berbagi kegelisahan, berbagi urgensi dan berbagi ide.

Selamat menikmati.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!